KEBIJAKSANAAN FISKAL DAN MONETER

Written by aren giff 0 komentar Posted in:

PENDAHULUAN

Diantara kebijaksanaan dibidang pengendalian makro adalah kebijaksanaan  fiscal dan kebijaksanaan moneter. Kedua kebijaksanaan ini merupakan dua sejoli yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya.
Keduanyapun juga begitu erat berkaitan satu sama lain, sehingga dalam suatu praktek yang sering dijumpai adalah kebijaksanaaan fiscal yang juga mempunyai konsekuensi – konsekuensi moneter atau kebijaksanaan moneter dengan konsekuensi – konsekuensi fiscal, yang lebih cocok disebut “kebijaksanaan fiscal – moneter”.

PEMBAHASAN

1.1    KEBIJAKSANAAN FISKAL
Dalam sub ini kita akan membahas mengenai hubungan antara APBN dan kebijaksanaan fiscal. Ini sejalan dengan pengertian umum bahwa kebujaksanaan fiscal adalah kebijaksanaan yang dilaksanakan lewat APBN.
Dalam pengaruh kebijaksanaan fiscal terhadap perekonomian, kami disi akan mencermati dari satu tahap, yaitu tahap bagaimana suatu kebijaksanaan fiscal diterjemahkan menjadi suatu APBN ?.
Untuk menjawab tahab di atas bahwa makna dari suatu kebijaksanaan fiscal dapat dilihat dari struktur pos – pos APBN.
APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan.
  • Sisi pengeluaran, mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Sisi pengeluaran ini terdiri dari tiga pos utama, yaitu:
  1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa
  2. Pengeluaran perintah untuk gaji karyawannya
  3. Pengeluaran pemerintah untuk trasfer payment, misalnya pembayaran subsidi, pensiun, dan pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.
Jadi semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksakannya.
  • Sisi penerimaan, menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Adapun sumber utama untuk memperoleh dana tersebut ada empat sumber, yaitu:
  1. Pajak (berbagai macam)
  2. Pinjaman dari bank sentral
  3. Pinjaman dari masyarakat dalam negeri
  4. Pinjaman dari luar negeri
Sebagai contoh, APBN suatu negara bisa terbentuk sebagai berikut:
APBN, Negara X, 1981 / 1982
(dalam Rp. Milyar)

Pengeluaran
Penerimaan

Pembelian barang/jasa              1.000
Gaji pegawai                                 800
Transfer Payments                       500
Pajak                                         1.200
Kredit bank sentral                       300
Pinjaman masyarakat                   200
Pinjaman luar negeri                     600


Total                                          2.300
Total                                          2.300

Sesuai contoh di atas, dari segi pembukuannya APBN selalu seimbang antara pengeluaran total dan penerimaan total. Meskipun demikian, kita bisa mempunyai kebijaksanaan fiscal yang  berbeda apabila struktur angka -angka untuk pos – pos APBN berbeda. Dan kita tidak bisa melihat pengaruh dari suatu APBN hanya dengan melihat nilai totalnya saja, sebab nilai ini menurut prinsip akuntansinya harus selalu sesimbang.

1.2    KEBIJAKSANAAN MONETER
Dalam definisi umum kebijaksanaan moneter adalah tindakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro  yang dilaksanakan melalui pasar uang. Dan secara lebih khusus, kebijaksanaan monoter adalah tindakan makro pemerintah ( bank sentral ) dengan cara mempengaruhi penciptaan uang.
Kebijaksanaan moneter
Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan pengaruh itu, pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku dipasar uang. Dan melalui tingkat bunga, pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), dan selanjutnya permintaan agregat (Z), dan akhirnya tingkat harga (P), dan GDP riil (Q). Inilah mata rantai kebijaksanaan moneter menurut Keynes:

 Dari matarantai kebijaksanaan moneter di atas, disini kami lebih menyoroti matarantai yang pertama yaitu: antara kebijasksanaan monoter dengan Ms. Khususnya kita menanyakan: tindakan – tindakan apakah yang bisa dilakukan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi Ms?
Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, kita perlu mengetahui pokok – pkok mengenai proses penciptaan uang, diantaranya:
Pertama: Bahwasannya jumlah uang beredar (Ms) ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
  1. Besarnya jumlah uang inti (H) yang tersedia
  2. Besarnya koefisien pelipat uang
Kedua: Dan besarnya uang inti dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:
  1. Keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit)
  2. Keadaan APBN (surplus atau defisit)
  3. Perubahan kredit langsung bank Indonesia
  4. Perubahan kredit likuiditas bank Indonesia
Secara umum dapat kita katakana bahwa pemerintah bisa mempengaruhi Ms apabila pemerintah bisa mempengaruhi nilai pelipat uang (money multiplier) dan jumlah uang inti (reserve money).
  • Untuk mempengaruhi pelipat uang, instrumen – instrumen yang harus dilakukan pemerintah diantaranya:
  1. Meningkatkan bunga yang dibayarkan untuk deposito/giro
  2. Meningkatkan cash – ratio
  3. Mempengaruhi excess reserve yang dipegang bank dengan mengubah tingkat bunga (discount rate)
  • Untuk mempengaruhi jumlah uang inti, instrumen – instrumen yang harus dilakukan pemerintah diantaranya:
  1. Pemerintah bisa mempengaruhi neraca pembayaran dengan menggalakkan ekspor (misalnya, dengan penurunan pajak ekspor, pemberian sertifikasi ekspor) dan mengurangi impor (misalnya, de4ngan menaikkan bea masuk).
  2. Pemerintah bisa dengan lebih langsung mempengaruhi APBNnya.
  3. Pemerintah bisa mengendalikan kredit langsung dan kredit likuiditas bank sentralnya.
INSTRUMEN
Yang mempengaruhi
Money multiplier

Cash ratio
Discount rate
Bunga giro dan deposito

Yang mempengaruhi
Uang inti

Pajak ekspor
Sertifikasi ekspor
Bea masuk
Pajak lain
Pengeluaran pemerintah
Bunga kredit bank
Pengawasan kuantitatif
Atap kredit (credit ceiling)


KESIMPULAN

1.1     Bahwa kebijaksanaan fiscal di sini diartikan sebagai suatu pola tertentu dari pengeluaran dan penerimaan APBN. Adapun pola atau struktur pengeluaran dan penerimaan APBN sangat menentukan pengaruh akhir dari kebijaksanaan fiscal terhadap perekonomian dalam negeri, dan bukan hanya nilai totalnya.
1.2     Kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan untuk mempengaruhi proses proses penciptaan uang beredar . Pemerintah (bank sentral) bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung besarnya uang inti dengan melalui berbagai instrumen kebijaksanaan moneter.

0 komentar:

Posting Komentar

Pages

Total Tayangan Halaman

Powered By Blogger
Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini